BOJONEGORO || Penarealita.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rilis Pers Berita Resmi Statistik (BRS) di Ruang Rapat BPS, Jalan Sawunggaling, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyebarluasan data dan informasi strategis bagi publik.
Rilis tersebut mencakup tiga indikator utama: perkembangan inflasi November 2025, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel periode Oktober 2025, serta kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro tahun 2025.
Berdasarkan data BPS, inflasi Kabupaten Bojonegoro tercatat:
Month-to-month (m-to-m): 0,19 persen
Year-to-date (y-to-d): 2,27 persen
Year-on-year (y-on-y): 2,87 persen
Kepala BPS Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, menyampaikan bahwa penyumbang terbesar inflasi baik secara bulanan maupun tahunan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas utama pemicu inflasi pada November adalah tomat untuk m-to-m dan kelapa untuk y-on-y.
“Inflasi Bojonegoro berada di posisi tengah dibandingkan 12 kabupaten/kota lainnya. Ini perlu dijaga menjelang Natal, Tahun Baru, serta persiapan menghadapi momen Lebaran 2026 yang berpotensi mendorong inflasi,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Oktober 2025 mencapai 50,77 persen, meningkat 8,96 poin dari September 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat, pergerakan wisatawan, serta meningkatnya permintaan layanan akomodasi.
Berdasarkan data ketenagakerjaan periode Agustus 2024–Agustus 2025, Bojonegoro mencatat penyerapan tenaga kerja sebanyak 57.918 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik signifikan dari 73,86 persen (2024) menjadi 78,61 persen (2025) atau meningkat 4,75 poin.
Indikator positif lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus menurun sejak 2020. Pada 2025, TPT turun menjadi 3,90 persen, dari sebelumnya 4,42 persen pada 2024.
Namun, Syawaluddin menyoroti tantangan komposisi tenaga kerja berdasarkan sektor.
“Dari total pekerja, hanya 31 persen berada di sektor formal, sementara 69 persen lainnya bekerja di sektor informal. Meski pengangguran rendah, sektor informal sangat fluktuatif karena pekerja dapat sewaktu-waktu berhenti atau kehilangan pekerjaan,” jelasnya.
Melalui rilis BRS ini, BPS menegaskan komitmen untuk menyediakan data akurat dan kredibel sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun ketenagakerjaan.
Rangkaian data tersebut diharapkan dapat membantu Pemkab Bojonegoro merumuskan strategi yang lebih tepat untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat sektor pariwisata, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.( Mur )
