TUBAN || Penarealita.com – Rencana audiensi yang digagas Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJI) di Kantor Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Selasa (16/12/2025), gagal total. Seluruh pihak yang diundang justru tidak hadir sama sekali, mulai dari Camat Widang hingga kepala desa Ngadirejo, Ngadipuro, dan Patihan. Ketidakhadiran massal ini memicu kecurigaan kuat publik adanya upaya menghindari klarifikasi atas dugaan raibnya ratusan sapi bantuan pemerintah pusat dan pengelolaan dana HIPPA yang dinilai gelap.
Wakil Presiden ABJI, Suliono, S.H., menegaskan kehadiran pihaknya di kecamatan merupakan tindak lanjut dari surat resmi DPP ABJI Nomor 35/40/DPP.ABJI/XII/2025 tertanggal 1 Desember 2025. Dalam surat tersebut telah ditegaskan rencana audiensi untuk meminta penjelasan langsung dari pihak kecamatan dan pemerintah desa.
“Surat resmi sudah kami kirimkan jauh hari. Agenda dan waktunya jelas. Namun hari ini camat tidak berada di kantor, dan para kepala desa juga tidak muncul. Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa mereka secara bersama-sama menghindari forum klarifikasi,” tegas Suliono kepada wartawan.
Audiensi tersebut sedianya membahas dua persoalan krusial yang meresahkan masyarakat, yakni dugaan hilangnya seluruh sapi bantuan hibah pemerintah pusat dan ketidaktransparanan pengelolaan dana Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
Menurut Suliono, bantuan sapi yang diterima pada tahun 2017 jumlahnya sangat besar, mencapai 180 ekor, dengan pembagian masing-masing desa memperoleh 60 ekor sapi. Bantuan tersebut seharusnya menjadi pengungkit ekonomi warga desa, namun kini keberadaannya dipertanyakan.
“Nilai bantuan ini tidak kecil. Jika benar seluruh sapi tersebut sudah tidak ada, maka ini bukan persoalan sepele, melainkan dugaan penyimpangan serius yang wajib diusut,” ujarnya.
Selain itu, pengelolaan dana HIPPA juga disorot tajam. ABJI menerima banyak keluhan dari masyarakat yang mengaku tidak pernah mendapatkan laporan terbuka terkait penggunaan dana tersebut, meski nilainya tergolong besar.
Seorang warga Desa Ngadipuro yang akrab disapa Jepang membenarkan bahwa desanya memang menerima 60 ekor sapi bantuan. Namun, hingga Selasa (16/12/2025), sapi-sapi tersebut disebut sudah habis seluruhnya.
“Dulu dapat 60 ekor sapi. Sekarang sudah tidak ada sama sekali, tinggal kandangnya saja,” ungkap Jepang.
Lebih memprihatinkan, hingga kini masyarakat tidak pernah menerima penjelasan resmi dari pemerintah desa maupun pengurus terkait. Bahkan, menurut Jepang, kasus tersebut sempat dikabarkan telah dilaporkan ke kejaksaan atau inspektorat, namun tidak pernah ada kejelasan lanjutan.
“Katanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau inspektorat, tapi sampai sekarang tidak ada kabar apa pun. Masyarakat jadi bertanya-tanya,” katanya.
Atas gagalnya audiensi dan absennya seluruh pihak terkait, ABJI menilai laporan masyarakat justru semakin kuat dan patut dicurigai kebenarannya. Ketidakhadiran camat dan kepala desa tanpa pemberitahuan resmi dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik.
“Kami datang untuk mendampingi warga mencari kejelasan, tapi camat tidak hadir tanpa alasan. Sikap ini justru menimbulkan tanda tanya besar: ada apa yang sedang ditutupi?” tegas Suliono.
DPP ABJI menegaskan tidak akan tinggal diam. Organisasi tersebut memastikan akan terus mengawal kasus ini dan mendesak aparat penegak hukum serta lembaga pengawas agar turun tangan secara serius.
“Kami menduga ada hal-hal yang sengaja disembunyikan oleh oknum-oknum tertentu. ABJI tidak akan berhenti sampai dugaan raibnya sapi bantuan dan pengelolaan dana HIPPA ini dibuka seterang-terangnya kepada publik,” pungkas Suliono S.H
Editorial : Redaksi
