BOJONEGORO || Penarealita.com – Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar hearing pada Jumat (3/9/2025) dengan agenda membahas pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD). Hearing tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi A, Camat Temayang, Kepala Desa Belun Bambang Sujoko, serta perwakilan dari BPKAD.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi A, Lasmiran, ini fokus pada pengaduan Kepala Desa Belun Kecamatan Temayang terkait status penguasaan TKD oleh pihak perseorangan sejak tahun 1970-an hingga 2002 yang belum memiliki legalitas.

"Pokok permasalahannya adalah penguasaan Tanah Kas Desa oleh perseorangan sejak tahun 70-an. Sampai tahun 2002 belum ada legalitasnya. Harapan masyarakat, kami hanya ingin meluruskan apakah penempatan di tanah ini sah atau tidak. Kalau tidak, maka masyarakat lain juga ingin menempati," ujar Kades Belun, Bambang Sujoko.

Ia menambahkan bahwa lahan TKD tersebut seluas sekitar 2.500 meter persegi atau seperempat hektare, dan telah diterbitkan dua sertifikat: SHM dan SHGB. Namun, SHGB tersebut telah habis masa berlakunya pada 2024 dan berdasarkan musyawarah desa, tidak akan diperpanjang.

"Yang menguasai tanah itu adalah saudara dari mantan kepala desa sebelumnya," ungkap Bambang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A Lasmiran menyampaikan apresiasinya kepada Kades Belun yang telah membuka persoalan ini secara terbuka.

“Ini adalah awal yang baik untuk mengungkap persoalan-persoalan TKD di desa-desa lain. Kita sudah banyak mendengar adanya penyalahgunaan TKD. Dengan informasi ini, kami akan memerintahkan SKPD terkait untuk turun tangan, dan juga bekerja sama dengan BPN untuk menelusuri keberadaan serta legalitas TKD di Bojonegoro,” tegas Lasmiran.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Tanah Kas Desa masih menjadi isu krusial di Kabupaten Bojonegoro, dan memerlukan penanganan serius agar pemanfaatannya berjalan adil dan transparan.,( Muri )