BOJONEGORO || Penarealita.com – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi TPID yang digelar di Ruang Setyowati, lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (4/11/2025). Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama instansi terkait — seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BUMD, serta pihak swasta — berkomitmen memperkuat sinergi pengawasan dan intervensi pasar menjelang akhir tahun.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok.
“Jangan sampai terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan. Semua pihak harus aktif berkoordinasi, baik secara lisan maupun tertulis, agar distribusi dan stok barang tetap aman,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bojonegoro, Sukaemi, menjelaskan bahwa Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, di antaranya memperkuat koordinasi dengan Pertamina, distributor bahan pokok, serta pelaku usaha guna menjamin kelancaran distribusi barang.
Selain pengawasan harga, Pemkab Bojonegoro juga akan menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. OPM akan digelar di berbagai titik desa dan kecamatan dengan jadwal terkoordinasi agar tidak saling bertabrakan.
Kegiatan ini akan difokuskan pada komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, telur ayam ras, dan minyak goreng, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Langkah berikutnya adalah pengawasan harga dan penindakan pelanggaran. TPID bersama Dinas Perdagangan akan melakukan pemantauan rutin di pasar tradisional maupun modern. Apabila ditemukan pelanggaran berupa kenaikan harga melebihi ketentuan, akan diberikan teguran hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.
Pemkab Bojonegoro juga menjalin kerja sama dengan BUMN pangan, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), untuk menjaga ketersediaan stok komoditas strategis dan memperlancar distribusi pangan ke wilayah Bojonegoro dan sekitarnya.
“Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal dan memastikan masyarakat Bojonegoro dapat menjalani perayaan Nataru dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok,” pungkas Sukaemi.( Muri )
