Bandung || Penarealita.com — Bertempat di Markas Besar DPP LSM GMBI, Padepokan Al Fauzan, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, SE., MM., MH., selaku Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum LSM GMBI, Moh. Fauzan Rachman, SE, disaksikan jajaran Dewan Kehormatan, KGP Ramlan Samsuri, SE., CLA., CPLA (Kakang Prabu), Dewan Pengawas H. Yudi Muhyidin Koswara, pengurus DPP LSM GMBI, anggota dari wilayah Bandung, serta para tokoh dan tamu undangan.
Dalam sambutannya, Jenderal Dudung menegaskan peran strategis GMBI sebagai penyambung suara rakyat.
“GMBI harus terus bergerak untuk menyalurkan aspirasi dan demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa kiprah GMBI memiliki posisi penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.
“Sejalan dengan jabatan yang saya emban saat ini, GMBI merupakan aset untuk menjaga ideologi dan nilai-nilai kebangsaan,” ungkapnya.
Pada prosesi tersebut, Jenderal Dudung turut menerima Surat Keputusan Pengangkatan dari DPP LSM GMBI serta Pataka Bendera GMBI bergambar tiga panah menyilang sebagai simbol kehormatan, amanah, dan komitmen perjuangan organisasi.
Sementara itu, Ketua Wilayah Teritorial Jawa Timur, Sugeng SP, menyampaikan rasa bangga atas bergabungnya Jenderal Dudung ke dalam jajaran pembina GMBI.
Menurutnya, ketegasan dan karakter beliau selama ini menjadi teladan bagi kader-kader GMBI di seluruh Indonesia.
“Dengan bergabungnya beliau ke GMBI, kami berharap organisasi semakin kuat dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Acara pelantikan berlangsung sederhana namun penuh khidmat, dengan nuansa spiritual khas Padepokan Al Fauzan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto.
Dengan dilantiknya Jenderal (Purn) Dudung Abdurahman sebagai Ketua Dewan Pembina, diharapkan LSM GMBI semakin memperkuat perannya dalam mengawal kepentingan masyarakat, menjaga kedaulatan negara, serta mendorong gerakan moral dan sosial yang konstruktif di seluruh Indonesia.
