BOJONEGORO || Penarealita.com – Penanganan dua tempat usaha kafe di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, yang dilaporkan masyarakat karena diduga menjual minuman keras (miras), kembali menjadi sorotan. Pasalnya, satu kafe telah ditertibkan, sementara satu kafe lainnya belum mendapatkan kejelasan tindak lanjut. Di tengah informasi pemerintah desa yang menyebut penanganan kafe kedua menunggu Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Kasatpol PP justru menyatakan pihaknya belum menerima laporan dari pemerintah desa.
Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Bojonegoro, Laela Nor Aeny, S.E., M.M., ketika dikonfirmasi pewarta melalui sambungan telepon WhatsApp, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Desa Tanjungharjo terkait kafe kedua. Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya perangkat desa menyampaikan bahwa persoalan kafe yang belum ditertibkan masih menunggu tindak lanjut Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.
Laela juga menjelaskan bahwa penertiban bangunan kafe pada Selasa, 11 September 2026, yang disebut dalam konfirmasi tersebut, bukan merupakan kewenangan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pendampingan terhadap Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur, sebagai instansi yang memiliki kewenangan penertiban pada lokasi tersebut.
“Untuk penertiban kemarin, kami hanya sebatas pendampingan PU SDA Provinsi Jawa Timur, karena kewenangan penertiban kemarin kewenangan dari PU SDA Provinsi Jawa Timur,” terang Laela.
Lebih lanjut, Kasatpol PP secara tegas meminta agar Kepala Dusun Tanjungharjo yang mengaku telah menyampaikan laporan mengenai kafe kedua menghubungi dirinya secara langsung.
“Jika Kasun bilang sudah melaporkan ke Satpol-PP kabupaten, sampaikan ke Kasun mas, suruh telepon saya, bilang kalau Bu Kasatpol-PP habis telpon gitu mas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya perbedaan informasi antara keterangan perangkat desa dengan penjelasan pimpinan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro mengenai keberadaan laporan penanganan kafe kedua.
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana koordinasi antarinstansi berjalan dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Apalagi, informasi yang berkembang menyebut kafe kedua diduga berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) dan dilaporkan berkaitan dengan aktivitas penjualan miras. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk mengenai legalitas pemanfaatan lahan serta izin operasional usaha. Masyarakat kini menantikan kejelasan tindak lanjut dari Pemerintah Desa Tanjungharjo dan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.
Apakah benar laporan belum pernah diterima, atau terdapat kendala komunikasi yang menyebabkan perbedaan keterangan tersebut? Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan langsung dari Kepala Dusun I Muhammad Zainu Muttaqin mengenai pernyataan Kasatpol PP tersebut. Penegakan aturan terhadap dugaan pelanggaran usaha seharusnya dilakukan secara objektif, transparan, dan konsisten, agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih serta memastikan setiap aduan masyarakat memperoleh kepastian penanganan.( Red )
Editorial : Redaksi
