SURABAYA || Penarealita.com – Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Jawa Timur, Sugeng SP, angkat bicara terkait polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa program strategis pemerintah tersebut harus dijaga integritasnya dan diselamatkan dari potensi penyimpangan oleh oknum pengelola di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugeng SP saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Wilter GMBI Jawa Timur di Tuban, Rabu (11/03/2026).
Menurut Sugeng, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan penting pemerintah yang memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus diawasi secara serius agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan progresif yang memiliki tujuan strategis, yakni memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang layak, mencegah stunting, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kondisi fisik yang sehat,” tegas Sugeng SP.
Namun di sisi lain, Sugeng mengaku pihaknya menerima berbagai laporan dari lapangan yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain kualitas makanan yang dinilai kurang layak, mutu bahan pangan yang rendah, hingga dugaan pengelolaan yang tidak profesional oleh oknum tertentu.
“Temuan-temuan tersebut tentu sangat memprihatinkan karena berpotensi merusak citra program yang sejatinya sangat baik. Jika tidak segera ditindak secara tegas, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah bisa tergerus,” ujarnya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, LSM GMBI, kata Sugeng, memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bentuk dukungan konstruktif agar program nasional tersebut berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Jangan sampai niat baik pemerintah justru dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Menyikapi temuan di lapangan, Sugeng juga menginstruksikan seluruh jajaran GMBI di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, setiap temuan yang muncul harus dilaporkan dan dikoordinasikan secara sistematis dengan Badan Gizi Nasional serta instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan akuntabel.
“Program MBG harus diselamatkan. Oknum yang merusak integritas program harus ditindak tegas. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan kebijakan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Sugeng SP.
Sebagai organisasi masyarakat yang telah memiliki struktur di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan jumlah anggota mencapai ribuan orang, GMBI menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal berbagai program strategis nasional.
Selain itu, GMBI juga diketahui pernah mengikuti Diklat Sekolah Kader Kepemimpinan dan Bela Negara di Rindam III/Siliwangi Bandung, Jawa Barat, serta menerima piagam penghargaan dari Direktorat 22 Badan Intelijen Negara atas kontribusinya dalam pengamanan dan pengawalan proses pelantikan Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR RI pada 20 Oktober 2024.( Red )
