TUBAN || Penarealita.com - Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial (Wilter) Jawa Timur, Sugeng, S.P., angkat suara terkait maraknya pengibaran bendera bergambar karakter One Piece di berbagai daerah, khususnya wilayah Jawa Timur, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Fenomena ini menurutnya tidak dapat dipandang sebagai hal yang lumrah, terlebih jika terjadi di ruang publik, menggantikan atau menyaingi eksistensi bendera Merah Putih yang secara konstitusional merupakan lambang kedaulatan negara.
“Kita menyambut Agustus sebagai bulan penuh semangat nasionalisme. Maka cukup ironis ketika masyarakat justru ramai-ramai mengibarkan bendera bergambar tokoh fiksi dari luar negeri, seperti One Piece, yang jelas tidak memiliki korelasi dengan nilai perjuangan bangsa,” tegas Sugeng saat dikonfirmasi pada Rabu (06/08/2025).
Menurut Sugeng, meskipun ekspresi budaya populer patut dihargai sebagai bagian dari dinamika masyarakat modern, namun harus ada batas etis dan edukatif dalam menyikapinya. Terlebih, dalam konteks bulan kemerdekaan, seluruh elemen bangsa semestinya menyatukan persepsi dalam menegakkan simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap para pahlawan.
“Bendera Merah Putih adalah identitas luhur bangsa. Ia bukan sekadar kain dua warna, tetapi simbol perjuangan, tumpah darah, dan pengorbanan. Mengibarkan bendera lain dalam momentum seperti ini patut menjadi perhatian, bahkan koreksi bersama,” lanjutnya.
Sugeng juga mengimbau kepada para tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan agar lebih masif melakukan edukasi kebangsaan di kalangan generasi muda. Ia menilai fenomena ini bisa menjadi indikasi lunturnya pemahaman tentang nasionalisme dan patriotisme di tengah gempuran budaya global.
“Kita tidak anti budaya asing, tapi jangan sampai budaya kita sendiri terpinggirkan. Generasi muda harus dikenalkan pada sejarah bangsanya, bukan justru diajak merayakan simbol-simbol dari narasi luar,” pungkasnya.
LSM GMBI Wilter Jatim menyatakan akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah daerah di sejumlah kota/kabupaten yang terindikasi masif terjadi pengibaran bendera non-nasional tersebut, guna meminta klarifikasi dan mengingatkan pentingnya menjaga marwah simbol negara dalam ruang publik.(Red)
