BOJONEGORO || Penarealita.com – Proyek rehabilitasi Kantor Polsek Kedewan, yang berada di bawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp2,2 miliar ini diduga dikerjakan secara asal-asalan oleh pihak kontraktor asal Tuban.
Proyek tersebut memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.322.950.041,06, dan dimenangkan dengan penawaran sebesar Rp2.206.802.441,92—terdapat penurunan harga sekitar 5 persen dari HPS. Idealnya, selisih harga ini mencerminkan efisiensi kerja tanpa mengorbankan mutu. Namun, temuan di lapangan justru menunjukkan indikasi sebaliknya.
Beberapa sumber di lapangan menyebutkan bahwa kualitas pekerjaan jauh dari standar konstruksi yang seharusnya diterapkan dalam proyek pemerintah.
“Material yang digunakan terlihat tidak sesuai spesifikasi. Bahkan beberapa bagian bangunan sudah tampak retak meski belum selesai sepenuhnya,” ujar salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, Kamis (6/11/2025).
Selain soal kualitas, sikap pihak kontraktor juga menuai kritik. Sejumlah jurnalis yang berupaya melakukan peliputan di lokasi proyek mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan.
“Alih-alih memberikan klarifikasi, perwakilan kontraktor justru menunjukkan sikap arogan terhadap wartawan,” ungkap salah satu awak media lokal.
Dugaan pelanggaran dalam pengerjaan proyek ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan dari pihak dinas terkait.
Publik pun mendesak agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Bojonegoro melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan serta laporan adanya tindakan tidak profesional terhadap insan pers.( Red )
