BOJONEGORO || Penarealita.com –Pasca Mencuatnya Pemberitaan tentang Dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan. Sumiati, warga lanjut usia asal Dukuh Ngitik RT 08/RW 02, mengaku tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 2018. Namun, selama kurang lebih delapan tahun, ia mengaku tidak pernah menerima kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun menikmati bantuan yang menjadi haknya. Persoalan tersebut terungkap setelah dirinya diundang dalam pertemuan penerima manfaat kategori lansia.
Berdasarkan dokumen rekening koran Bank BNI yang diperoleh awak media, ditemukan sejumlah transaksi pemindahan dana bantuan sebesar Rp600.000 ke rekening atas nama pihak lain. Pada 21 Agustus 2026, dana Rp600.000 masuk ke rekening Sumiati, tetapi sehari kemudian tercatat keluar melalui transaksi EDC/ATM menuju rekening atas nama Ibu Ima. Selanjutnya, pada 30 September 2026, kembali tercatat transaksi keluar sebesar Rp600.000 menuju rekening atas nama Bapak Khafi. Hingga pencetakan rekening koran Oktober 2026, saldo rekening Sumiati hanya tersisa Rp699. Transaksi tersebut memerlukan penelusuran untuk memastikan siapa yang menguasai kartu dan melakukan pemindahan dana.
Dalam isi pemberitaan yang sudah beredar saudara Sumiati mengaku tidak pernah mengetahui bahwa dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Bahkan, ia mengaku tidak pernah memegang kartu KKS yang seharusnya menjadi sarana pencairan bantuan.
"Kalau saya tidak diundang oleh Mas Ofi, ya saya tidak tahu kalau dapat bantuan dari pemerintah. Wong saya tidak pernah pegang kartunya," ungkap Sumiati, Jumat (13/11/2026).
Dengan kondisi tinggal di sebuah gubuk reyot di sebelah barat saluran irigasi RT 08, ia berharap haknya mendapatkan perhatian pemerintah.
"Karena itu hak saya, saya mohon keadilan dari pemerintah, tolong kembalikan kepada saya," ucapnya lirih.
Persoalan ini juga disebut-sebut tidak hanya dialami Sumiati. Berdasarkan pengakuannya, pihak bank menyampaikan adanya sembilan warga lain yang diduga mengalami persoalan serupa sejak 2018. Sebelumnya, Sekretaris Desa Tanjungharjo, Dafid Pranoto, mengakui adanya persoalan tersebut, tetapi menyebut peristiwa yang dialami Sumiati terjadi sebelum masa jabatannya. Ia juga menyinggung adanya persoalan serupa yang diduga melibatkan penyaluran bantuan. "Sekarang ya ada, Mas, kasus serupa. Pengalamannya sekarang saling lempar, mestinya ya antara TKSK atau pendamping PKH," ujar Dafid.
Selanjutnya Saat ditanya mengenai langkah hukum, Sekdes mengakui bahwa pemerintah desa belum membuat laporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Pihak desa, menurutnya, baru melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, TKSK Kecamatan, serta Babinsa.
"Secara resmi belum. Kembali lagi pilihannya Pak Kades berkoordinasi dulu dengan Dinsos, dengan TKSK kecamatan sudah by phone, dan dengan Babin sudah koordinasi," jelasnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai langkah konkret pemerintah desa untuk memastikan dugaan penyimpangan bantuan sosial tersebut benar-benar ditelusuri dan tidak berhenti sebatas koordinasi.
Untuk mendapatkan penjelasan resmi, awak media menghubungi Kepala Desa Tanjungharjo melalui pesan WhatsApp pada Jumat (13/11/2026). Sejumlah pertanyaan disampaikan, termasuk mengenai pengetahuan pemerintah desa atas status kepesertaan Sumiati, transaksi pemindahan dana ke rekening pihak lain, dugaan sembilan warga lainnya, serta alasan belum adanya laporan resmi kepada APH.
Namun, Kepala Desa belum memberikan jawaban substantif dan hanya membalas, "Maaf saya opname Mas." Awak media memahami kondisi kesehatan Kepala Desa yang sedang menjalani perawatan. Belum adanya jawaban dalam konfirmasi tersebut tidak serta-merta dimaknai sebagai bentuk penghindaran klarifikasi.
Meski demikian, persoalan ini tidak boleh berhenti pada saling lempar tanggung jawab antara pemerintah desa, pendamping PKH, TKSK, maupun instansi terkait. Dinas Sosial dan pihak bank perlu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap riwayat penyaluran, penguasaan kartu KKS, serta transaksi yang tercatat dalam rekening Sumiati.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Hak bantuan sosial adalah milik penerima manfaat, bukan pihak lain. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Desa Tanjungharjo, pendamping PKH, TKSK, pihak bank, serta Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
(Tim Redaksi)
