BOJONEGORO || Penarealita.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Sesi I Tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Senin (20/4/2026), di Partnership Room Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai kunci membangun kepercayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal dengan informasi yang cepat dan akurat.
“Teknologi semakin berkembang, maka kita harus adaptif serta menyesuaikan dengan regulasi baru. Momen ini penting untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Maka terus belajar dan manfaatkan kesempatan ini,” tegas Setyo Wahono.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Setyo Budi Wibowo, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“KIP menjadi bagian strategis dalam pengelolaan informasi. Di era digital ini, masyarakat semakin kritis dan kebutuhan informasi semakin beragam. Peran PPID sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam menyediakan data dan informasi di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama diikuti oleh 72 peserta dari sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan hari kedua akan digelar di Pendopo Malowopati dengan melibatkan 430 sekretaris desa sebagai PPID desa se-Kabupaten Bojonegoro.
Dalam paparannya, capaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bojonegoro dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika. Pada 2023, skor Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP mencapai 86,58 dengan kategori
“Menuju Informatif”. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 28,69 dengan kategori “Tidak Informatif”. Namun pada 2025 kembali meningkat signifikan menjadi 98,7 dan masuk kategori “Zona Informatif”.
“KIP adalah komitmen pimpinan daerah dan seluruh OPD dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur A. Nur Aminuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kusnandaka Tjatur, serta sejumlah tamu undangan lainnya.( Muri )
Editorial : Redaksi
