BOJONEGORO || Penarealita.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempercepat pematangan rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) terintegrasi flyover sebagai langkah strategis mengurai kemacetan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Paparan hasil studi kelayakan proyek tersebut disampaikan tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dalam forum resmi di Ruang Angling Dharma, Senin (18/2/2026).
Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa pembangunan JLS harus mengutamakan efektivitas anggaran tanpa mengurangi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kita dorong konsep yang efisien dan minimalis namun tetap visioner, dengan mempertimbangkan layout jalur secara matang untuk efisiensi lahan dan struktur,” tegasnya.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Chusaifi Ifan, menjelaskan bahwa setelah studi kelayakan rampung pada 2025, tahap berikutnya di 2026 adalah penyusunan Detailed Engineering Design (DED). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dokumen pengadaan tanah, AMDAL, serta ANDALALIN secara paralel.
“Seluruh dokumen teknis dan administrasi akan disiapkan bersamaan agar proses pembangunan nantinya berjalan lebih cepat dan terarah,” ujarnya.
Trase JLS direncanakan berada di sisi selatan rel kereta api. Karena akses selatan kota saat ini masih melalui perlintasan rel, jalur baru tersebut akan dilengkapi flyover dan diprioritaskan untuk kendaraan bermuatan besar agar tidak lagi membebani lalu lintas pusat kota.
Tim LKFT yang dipimpin Ali Awaluddin memaparkan analisis teknis yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga pemodelan lalu lintas. Hasil kajian menunjukkan proyek JLS berpotensi menurunkan volume kendaraan di kawasan perkotaan secara signifikan.
Beberapa titik kemacetan yang menjadi fokus penanganan antara lain simpang Bundaran Jetak dan simpang Proliman Kapas, yang selama ini padat akibat dominasi kendaraan berat serta minim fasilitas penunjang seperti rest area.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut dengan sejumlah catatan.
“Pembebasan lahan harus dikaji mendalam agar tidak mengganggu lahan produktif. Selain itu, akses ekonomi warga sekitar harus tetap terbuka dan titik keluar-masuk jalan harus dihitung presisi supaya tidak memunculkan kemacetan baru,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Nurul Azizah, pimpinan Komisi D DPRD, kepala OPD, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah berharap proyek JLS menjadi solusi jangka panjang bagi mobilitas serta pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah.( Mur )
Editorial : Redaksi
