SURABAYA || Penarealita.com – Puluhan warga pinggiran hutan yang mewakili empat kabupaten, yakni Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik, menggeruduk Kantor Dinas Kehutanan Jawa Timur di Jalan Juanda, Surabaya, Selasa (21/04/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes keras atas rencana perpanjangan kontrak PT WDM sebagai pengelola perkebunan tebu di kawasan hutan wilayah mereka.
Warga menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Mereka menyebut masih banyak kewajiban PT WDM yang belum diselesaikan, mulai dari pembayaran PNBP, sharing keamanan, hingga pembangunan kawasan.
Rombongan warga diterima langsung Ketua Bidang Planologi Dinas Kehutanan Jawa Timur, Dyah Wardianti, bersama jajaran staf di aula kantor setempat. Dalam audiensi yang berlangsung panas dan alot, warga menyampaikan berbagai tuntutan.
Koordinator aksi, Eka Supriadi, menegaskan bahwa perpanjangan kontrak tidak layak diberikan sebelum seluruh persoalan lama diselesaikan.
“Beberapa kewajibannya saja belum terselesaikan kok mau kontrak lagi, sebenarnya maunya apa? Kasihan warga pinggiran hutan yang terus menjadi korban dari kegiatan mereka,” tegas Eka.
Ia juga menyebut masyarakat sekitar hutan selama ini hanya menjadi penonton di tanah yang dulunya menjadi sumber penghidupan mereka.
“Dulu warga bisa bercocok tanam untuk menyambung hidup. Sekarang lahannya diserobot, rakyat kecil menderita dan menganggur,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua ASMAPTAN (Asosiasi Pemanfaat Hutan), Agung MD, meminta Dinas Kehutanan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
Menurutnya, banyak lahan yang telah dikontrak PT WDM justru terbengkalai dan tidak dimanfaatkan.
“Daripada lahan dibiarkan kosong, lebih baik diserahkan dan dikelola warga,” katanya.
Selain itu, warga juga menegaskan, jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, mereka siap membawa persoalan ini ke tingkat pusat.
“Kalau di sini tidak selesai, kami bersama warga pinggiran hutan akan berangkat ke Jakarta meminta keadilan kepada kementerian terkait,” ungkapnya perwakilan warga.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD Bojonegoro Komisi D, Amin Thohari. Ia menyatakan siap mengawal perjuangan warga demi mendapatkan kembali lahan garapan yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat.
“Kami mendukung penuh perjuangan rakyat kecil untuk mendapatkan hak hidup layak. Kalau perlu sampai Jakarta, kami siap ikut berjuang,” tegas Amin.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Dyah Wardianti yang mewakili Dinas Kehutanan Jawa Timur berjanji segera memfasilitasi pertemuan antara warga dengan PT WDM agar konflik tidak berlarut-larut.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak PT WDM dan mempertemukan langsung dengan perwakilan warga agar persoalan ini cepat selesai,” ujar Dyah.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa masyarakat pinggiran hutan menolak terus dipinggirkan, sementara tanah yang dulu menjadi sumber nafkah mereka kini dikuasai pihak lain.( Mur )
Editorial : Redaksi
