BOJONEGORO || Penarealita.com – Program Bantuan Keuangan Khusus Daerah (BKKD) yang digulirkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro kini menuai polemik serius. Sejumlah kontraktor pelaksana proyek BKKD mengeluhkan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dinilai sangat tidak rasional dan jauh dari harga pasar.

Para kontraktor menyebut, RAB yang telah disepakati sejak awal justru menempatkan mereka pada posisi tertekan. Harga satuan material dan upah kerja dinilai terlalu murah, tidak sebanding dengan kondisi lapangan, lonjakan harga bahan bangunan, serta beban operasional yang harus ditanggung pelaksana proyek.

“Kalau mengacu RAB yang ada, proyek ini jelas tidak sehat. Kami bekerja serba salah, mau mengejar kualitas tapi anggaran tidak masuk akal,” ungkap salah satu kontraktor yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kondisi tersebut memicu pertanyaan besar terhadap kebijakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyusun dan menetapkan RAB proyek BKKD. Banyak pihak menilai PPK seolah menutup mata terhadap realitas harga di lapangan, bahkan terkesan memaksakan nilai anggaran tanpa kajian yang objektif dan transparan.

Ironisnya, tekanan anggaran semacam ini justru berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan. Kontraktor berada di persimpangan antara mempertahankan mutu atau sekadar menyelesaikan pekerjaan agar tidak merugi. Situasi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada hasil pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat.

Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyusunan RAB proyek BKKD di Bojonegoro. Jika dibiarkan, kebijakan anggaran yang tidak realistis ini bukan hanya merugikan kontraktor, tetapi juga berpotensi melahirkan proyek bermasalah dan rawan temuan hukum.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PPK maupun dinas terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan para kontraktor tersebut.(**)