BOJONEGORO|| Penarealita.com – Ribuan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026). Mereka menuntut pencabutan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 yang dinilai berdampak terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mulai berdatangan sejak pagi hari dan memadati area depan gedung DPRD. Para relawan membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan. Salah satu spanduk yang menarik perhatian bertuliskan, “Kami Butuh Ahli Gizi, Bukan Ahli Korupsi.”
Peserta aksi berasal dari sejumlah kecamatan di wilayah barat dan timur Bojonegoro, di antaranya Kasiman, Padangan, Malo, Kalitidu, Margomulyo, Ngraho, dan Tambakrejo.
Dalam aksi tersebut, relawan menyampaikan tiga tuntutan utama yang dinilai dapat mengganggu keberlanjutan program MBG. Ketiga poin tersebut meliputi penghentian layanan MBG saat libur sekolah, pembatasan fasilitas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), serta perubahan skema insentif menjadi sistem at cost.
Salah satu orator aksi, Heli Supangat, menilai kebijakan yang tertuang dalam surat edaran tersebut tidak berpihak kepada para pelaksana program di lapangan.
“Kebijakan ini tidak mempertimbangkan kondisi teman-teman relawan yang selama ini bekerja langsung di lapangan. Kami berharap pemerintah meninjau kembali aturan tersebut agar program MBG dapat berjalan optimal dan tidak merugikan relawan,” tegas Heli di hadapan massa aksi.
Selama berlangsungnya demonstrasi, aparat kepolisian bersama petugas keamanan DPRD melakukan pengamanan dan pengaturan arus massa guna memastikan situasi tetap kondusif. Meskipun jumlah peserta cukup besar, aksi berjalan tertib dan damai.
Perwakilan relawan kemudian diterima untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Bojonegoro. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro'atin, menemui langsung perwakilan massa dan menyampaikan apresiasinya atas penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib.
“Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan tertib dan damai. Semua masukan ini akan kami tampung dan kami fasilitasi untuk diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Mitro'atin.
Ia menegaskan DPRD Bojonegoro akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan relawan MBG dan memastikan tuntutan tersebut tidak diabaikan.
Sementara itu, DPRD Bojonegoro menyatakan seluruh poin keberatan relawan akan dicatat dan dibahas lebih lanjut sebelum diteruskan kepada instansi terkait di tingkat yang lebih tinggi.
Aksi unjuk rasa berlangsung hingga siang hari. Setelah audiensi selesai, massa secara bertahap membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.(Mur )
Editorial: Redaksi
